Logo
Nama
Tahun aktif
Dasar hukum pembubaran
Lembaga pengganti/penyelenggara tugas
Ref.
Dewan Nasional
1957–1959
[ 124] [ 125]
Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara (Bapekan)
1959–1962
Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 1962
[ 126] [ 127]
Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran)
1960–1964
Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1964
Komando Tertinggi Retuling Aparatur Revolusi
[ 128] [ 127]
Komando Tertinggi Retooling Aparatur Revolusi (Kontrar)
1964–1967
Tim Pemberantasan Korupsi
[ 129] [ 127]
Tim Pemberantasan Korupsi (TPK)
1967–1970
Komisi Empat
[ 127]
Komisi Empat
1970–1970
Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1970
Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara
[ 127] [ 130]
Dewan Telekomunikasi
1963–1990
Keppres Nomor 24 Tahun 1990
Badan Pertimbangan Telekomunikasi
[ 131] [ 132]
Panitia Koordinasi Penyelesaian Masalah Wilayah Nasional dan Dasar Laut
1971–1996
Keppres Nomor 77 Tahun 1996
Dewan Kelautan Nasional
[ 133] [ 134]
Dewan Perfilman Indonesia
19??–1944
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1994
Badan Pertimbangan Perfilman Nasional
[ 135]
Dewan Kelautan Nasional
1996–1999
Keppres Nomor 161 Tahun 1999
Dewan Maritim Indonesia
[ 136] [ 134]
Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN)
1999–2002
Undang Undang No. 30 Tahun 2002
Komisi Pemberantasan Korupsi
[ 86] [ 137]
Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK)
2000–2001
Putusan Mahkamah Agung No. 03P/HUM/2000
Komisi Pemberantasan Korupsi
[ 138]
Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik
2003–2004
Putusan Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
[ 139]
Badan Penyehatan Perbankan Nasional
1998–2004
Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004
[ 140]
Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Multilateral dalam Kerangka World Trade Organization (Tim Nasional WTO)
1999–2005
Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2005
Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Internasional
[ 141] [ 142]
Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor)
2005–2007
Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2007
Fungsi dialihkan ke lembaga
[ 127] [ 138]
Dewan Maritim Indonesia
1999–2007
Keppres Nomor 21 Tahun 2007
Dewan Kelautan Indonesia
[ 143]
Badan Koordinasi Energi Nasional (Bakoren)
1980–2008
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008
Dewan Energi Nasional
[ 52]
Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk Aceh dan Nias (BRR)
2005–2009
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2009
Badan Kesinambungan Rekonstruksi Aceh
Badan Kesinambungan Rekonstruksi Nias[ 144]
[ 144]
Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP3R)
2006–2009
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009
Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan
[ 145]
Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas)
2002–2012
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
[ 146] [ 147]
Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (BP2N)
1995–2014
Undang Nomor 33 Tahun 2009
Badan Perfilman Indonesia
[ 135]
Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur
2001–2014
Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014
Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
[ 148]
Komite Ekonomi Nasional (KEN)
2010–2014
Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2014
Komite Ekonomi dan Industri Nasional
[ 149]
Komite Inovasi Nasional (KIN)
2010–2014
Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2014
Kementerian Riset dan Teknologi
[ 150]
Badan Pengelola Dana Abadi Umat
2001–2014
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014
Badan Pengelola Keuangan Haji
[ 151]
Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional (BKP4N)
1994–2014
Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014
Kementerian Perumahan Rakyat
[ 152]
Badan Pengembangan Kawasan Pengembagan Ekonomi Terpadu (BP KAPET)
2000–2014
Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014
[ 152]
Dewan Buku Nasional (DBN)
1999–2014
Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
[ 152] [ 153]
Dewan Gula Indonesia (DGI)
1982–2014
Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014
[ 152] [ 154]
Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia (DEPANRI)
1993–2014
Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014
[ 152]
Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia (DP KTI)
1993–2014
Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014
[ 152] [ 155]
Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan
2000–2014
Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014
[ 152] [ 156]
Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (KAN-PBPTA)
2001–2014
Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014
[ 152] [ 157]
Komisi Hukum Nasional (KHN)
2000–2014
Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014
Kementerian Hukum dan HAM
[ 152]
Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (LKP2KS Paca)
1983–2014
Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014
Komisi Nasional Disabilitas
[ 152] [ 158] [ 159]
Badan Koordinasi Keamanan Laut
2005–2014
Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014
Badan Keamanan Laut
Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)
2009–2015
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015
Kantor Staf Presiden Republik Indonesia
[ 145] [ 160]
Unit Staf Kepresidenan
2014–2015
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015
Kantor Staf Presiden Republik Indonesia
[ 160]
Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut (BP REDD+)
2013–2015
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
[ 161]
Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI)
2008–2015
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Badan Benih Nasional (BBN)
1971–2016
Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016
Kementerian Pertanian
[ 162]
Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN)
2009–2016
Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016
Badan Pertanahan Nasional
[ 162]
Badan Pengendali Bimbingan Massal (BP Bimas)
1969–2016
Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016
Kementerian Pertanian
[ 162]
Dewan Kelautan Indonesia (DEKIN)
2007–2016
Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016
Kementerian Kelautan dan Perikanan
[ 162] [ 143]
Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
2008–2016
Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
[ 163] [ 162]
Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan (DPKEK)
1998–2016
Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016
[ 162] [ 164]
Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis
2011–2016
Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016
[ 162] [ 165]
Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Pulau Karimun
2006–2016
Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016
[ 162] [ 166]
Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi (Tim Nasional PNR)
2006–2016
Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016
Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar, Badan Informasi Geospasial
[ 167] [ 162]
Komisi Penanggulangan AIDS
1994–2017
Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016
[ 168]
Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS)
2007–2017
Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017
Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo , Direktorat Jenderal Sumber Daya Air , Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
[ 169]
Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP)
2017–2018
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
[ 16]
Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS)
2016–2020
Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)
[ 170]
Tim Transparansi Industri Ekstraktif (EITI)
2010–2020
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020
[ 171]
Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
2011–2020
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020
[ 171] [ 172]
Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011–2025 (KP3EI)
2011–2020
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020
[ 171] [ 173]
Badan Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (BP-KSISS)
2011–2020
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020
[ 171] [ 174]
Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove
2012–2020
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020
[ 171] [ 175]
Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM)
2016–2020
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
[ 171]
Komite Pengarah Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik Tahun 2017–2019 (Komite Pengarah Roadmap e-Commerce )
2017–2020
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020
Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
[ 171]
Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha
2017–2020
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020
Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
[ 171] [ 176]
Tim Pinjaman Komersial Luar Negeri
1991–2020
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020
Kementerian Keuangan
[ 171] [ 177]
Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Internasional (Tim Nasional PPI)
2005–2020
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020
[ 171] [ 141]
Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara
1998–2020
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020
[ 171] [ 178]
Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK)
1999–2020
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020
[ 171] [ 179]
Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor
2002–2020
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020
Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
[ 171] [ 180]
Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan
2006–2020
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
[ 171] [ 181]
Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (Komnas Masyarakat ASEAN)
2014–2020
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020
Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
[ 171] [ 182]
Dewan Riset Nasional (DRN)
1984–2020
Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020
Kementerian Riset dan Teknologi /Badan Riset dan Inovasi Nasional
[ 183]
Dewan Ketahanan Pangan
2001–2020
Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020
Kementerian Pertanian
[ 183]
Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura
2008–2020
Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020
[ 183]
Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan
2014–2020
Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020
Kementerian Pemuda dan Olahraga
[ 183]
Komisi Pengawas Haji Indonesia (BPHI)
2008–2020
Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020
Kementerian Agama
[ 183]
Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN)
2016–2020
Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
[ 183]
Badan Pertimbangan Telekomunikasi
1989–2020
Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020
Kementerian Komunikasi dan Informatika
[ 183]
Komisi Nasional Lanjut Usia (Komnas Lansia)
2004–2020
Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020
Kementerian Sosial
[ 184] [ 183]
Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI)
2005–2020
Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020
Kementerian Pemuda dan Olahraga
[ 183]
Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia
2000–2020
Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020
Kementerian Komunikasi dan Informatika
[ 183]
Badan Restorasi Gambut (BRG)
2016–2020
Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020
Badan Restorasi Gambut dan Mangrove
[ 183]
Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)
2005–2021
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021
Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
[ 185]
Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek)
2011–2021
Peraturan Pemerintah 79 Tahun 2021
Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara
[ 47]
Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN)
2020–2023
Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2023
[ 186]
Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung
2015–2023
Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)
2005–2024
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023
Konsil Kesehatan Indonesia
[ 101]
Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTSI)
2017–2024
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023
[ 101]
Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK)
1995–2024
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024
Majelis Disiplin Profesi
[ 187]
Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia (BPRS)
2009–2024
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024
Dewan Pengawas Rumah Sakit (internal)
[ 187]
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
2014–2024
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2024
Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
[ 188]
Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas)
1999–2024
Perpres No. 202 Tahun 2024
Dewan Pertahanan Nasional
[ 62]
Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)
2010–2024
Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024
Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan
[ 46]
Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM)
2020–2024
Perpres No. 120 Tahun 2020
Kementerian Kehutanan
[ 189]