Perjanjian Renville

Perjanjian Renville adalah perjanjian politik yang diperantarai Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa antara Belanda, yang ingin membangun kembali koloninya di Asia Tenggara, dan Republik Indonesia yang menginginkan kemerdekaan Indonesia selama Revolusi Nasional Indonesia. Disahkan pada tanggal 17 Januari 1948, perjanjian ini merupakan upaya yang gagal untuk menyelesaikan perselisihan yang muncul setelah Perundingan Linggajati 1946. Perjanjian ini mengakui gencatan senjata di sepanjang Garis Status Quo (Status Quo lijn) atau yang disebut "Garis Van Mook", sebuah garis buatan yang menghubungkan posisi-posisi Belanda yang paling maju.

Perjanjian Renville

Delegasi Kerajaan, Republik, dan Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia selama rapat pleno pertama di kapal perang Amerika Serikat Renville, Senin, 19 Desember 1947
Jenis	Gencatan senjata
Konteks	Agresi Militer Belanda I selama Revolusi Nasional Indonesia
Ditandatangani	17 Januari 1948 (1948-01-17)
Lokasi	USS Renville, Teluk Jakarta
Penengah	Amerika Serikat  Australia  Belgia
Pihak	Indonesia  Belanda

Bagian dari seri mengenai
Prasejarah Manusia Jawa 1.000.000 BP Manusia Flores 94.000–12.000 BP Bencana alam Toba 75.000 BP Kebudayaan Buni 400 SM
Kerajaan Hindu-Buddha Kerajaan Kutai 400–1635 Kerajaan Kalingga 424–782 Tarumanagara 450–900 Kerajaan Melayu 671–1347 Sriwijaya 671–1028 Kerajaan Sunda 662–1579 Kerajaan Galuh 669–1482 Kerajaan Bima 709–1621 Mataram Kuno 716–1016 Kerajaan Bali 914–1908 Kerajaan Kahuripan 1019–1046 Kerajaan Janggala 1042–1135 Kerajaan Kadiri 1042–1222 Kerajaan Singasari 1222–1292 Majapahit 1293–1478
Kerajaan Islam Lihat: Penyebaran Islam di Nusantara Kesultanan Peureulak 840–1292 Kerajaan Haru 1225–1613 Kesultanan Ternate 1257–1914 Kesultanan Samudera Pasai 1267–1521 Kesultanan Bone 1300–1905 Kerajaan Kaimana 1309–1963 Kesultanan Gowa 1320–sekarang Kesultanan Limboto 1330–1863 Kerajaan Pagaruyung 1347–1833 Kesultanan Brunei 1368–1888, sekarang Brunei Kesultanan Gorontalo 1385–1878 Kesultanan Melaka 1405–1511 Kesultanan Sulu 1405–1851 Kesultanan Cirebon 1445–1677 Kesultanan Demak 1475–1554 Kerajaan Giri 1481–1680 Kesultanan Bolango 1482–1862 Kesultanan Aceh 1496–1903 Kerajaan Balanipa 1511–sekarang Kesultanan Banten 1526–1813 Kesultanan Banjar 1526–sekarang Kerajaan Kalinyamat 1527–1599 Kesultanan Johor 1528–1877 Kesultanan Pajang 1568–1586 Kesultanan Mataram 1586–1755 Kerajaan Fatagar 1600–1963 Kesultanan Jambi 1615–1904 Kesultanan Bima 1620–1958 Kesultanan Palembang 1659–1823 Kesultanan Sumbawa 1674–1958 Kesultanan Kasepuhan 1679–1815 Kesultanan Kanoman 1679–1815 Kesultanan Siak 1723–1945 Kesunanan Surakarta 1745–sekarang Kesultanan Yogyakarta 1755–sekarang Kesultanan Kacirebonan 1808–1815 Kesultanan Deli 1814–1946 Kesultanan Lingga 1824–1911
Negara lainnya Lihat: Kerajaan-kerajaan Kristen di Nusantara Kerajaan Soya 1200–sekarang Kerajaan Bolaang Mongondow 1320–1950 Kerajaan Manado 1500–1670 Kerajaan Siau 1510–1956 Kerajaan Larantuka 1515–1962 Kerajaan Sikka Kerajaan Tagulandang 1570–1942 Kerajaan Manganitu 1600–1944 Republik Lanfang 1777–1884 Kerajaan Lore 1903–sekarang
Kolonialisme Eropa Portugis 1512–1850 VOC 1602–1800 Jeda kekuasaan Prancis dan Britania 1806–1815 Hindia Belanda 1800–1949
Munculnya Indonesia Kebangkitan Nasional 1908–1942 Pendudukan Jepang 1942–1945 Revolusi Nasional 1945–1949
Republik Indonesia Awal Kemerdekaan 1945–1949 Republik Indonesia Serikat 1949–1950 Demokrasi Liberal 1950–1959 Demokrasi Terpimpin 1959–1965 Transisi 1965–1966 Orde Baru 1966–1998 Reformasi 1998–sekarang
Menurut topik Arkeologi Mata uang Ekonomi Militer
Garis waktu
Portal Indonesia
l b s

Perjanjian ini dinamai sesuai dengan nama USS Renville, kapal yang menjadi tempat berlangsungnya perundingan saat berlabuh di Teluk Jakarta.

Latar belakang

Negosiasi sedang berlangsung di USS Renville pada tanggal 8 Desember 1947

Pada 1 Agustus 1947, resolusi Australia di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyerukan gencatan senjata antara pasukan Belanda dan pasukan Republik Indonesia disetujui. Letnan Gubernur Jenderal Belanda Van Mook mengeluarkan perintah gencatan senjata pada 5 Agustus.^[1]

Pada 25 Agustus, Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi yang diajukan oleh Amerika Serikat bahwa Dewan Keamanan PBB menawarkan jasa baiknya untuk membantu menyelesaikan sengketa Belanda-Indonesia secara damai. Bantuan ini akan berbentuk Komite Jasa Baik (CGO, yang dikenal secara lokal di Indonesia sebagai Komisi Tiga Negara (KTN), tidak boleh disamakan dengan Trilateral Commission saat ini) yang terdiri dari tiga perwakilan, satu ditunjuk oleh Belanda, satu oleh Indonesia, dan yang ketiga disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Belanda memilih seorang wakil dari Belgia, Indonesia memilih seorang dari Australia, dan kedua belah pihak sepakat memilih Amerika Serikat sebagai anggota ketiga.^[2][3]

Beberapa hari kemudian, pada 29 Agustus 1947, Belanda mengumumkan Garis Van Mook, mengklaim bahwa garis tersebut menandai batas wilayah yang mereka kuasai pada saat gencatan senjata. Namun, Belanda memasukkan wilayah Indonesia yang belum mereka masuki kembali. Republik Indonesia hanya tersisa sekitar sepertiga Pulau Jawa dan sebagian besar Pulau Sumatra, tetapi pasukan republik terputus dari wilayah utama produksi pangan. Blokade Belanda kemudian menghentikan pasokan senjata, makanan, dan pakaian ke pasukan republik.^[4]

Negosiasi dimulai

Ada pembicaraan yang berlarut-larut mengenai lokasi pertermuan antara kedua belah pihak. Pihak Belanda menginginkan perundingan dilakukan di Indonesia, sementara pihak Indonesia menolaknya karena mereka harus bertemu di bawah ancaman militer Belanda. Setelah mempertimbangkan lokasi di luar negeri dan kapal perang AS, Asisten Menteri Luar Negeri AS Dean Rusk mengusulkan penggunaan kapal angkut tak bersenjata USS Renville, yang dibawa ke Indonesia dan berlabuh di Teluk Jakarta. Sidang resmi pertama Komisi Tiga Negara dimulai pada 8 Desember 1947.^[5][6][7]

Delegasi Republik dipimpin oleh Perdana Menteri Indonesia Amir Sjarifoeddin, dengan Johannes Leimena sebagai wakilnya. Di pihak Belanda, delegasi dipimpin oleh pejabat sipil, Kolonel Raden Abdulkadir Widjojoatmodjo, seorang Indonesia yang bergabung dengan pemerintahan kolonial ketika Jepang menginvasi Hindia Belanda dan pernah bekerja dengan Pemerintahan Sipil Hindia Belanda setelah perang.^[7]

Pada 26 Desember, ketika negosiasi menemui jalan buntu, Komisi Tiga Negara mengeluarkan "Pesan Natal", sebuah proposal yang menyerukan gencatan senjata dengan Garis Van Mook sebagai batas militer. Namun, pasukan Belanda mundur ke posisi yang mereka kuasai sebelum aksi militer Juli 1947, dan pihak Republik akan mengambil alih administrasi sipil setelah kembali ke wilayah-wilayah tersebut. Pihak Indonesia menerima proposal tersebut secara keseluruhan, tetapi Belanda hanya memberikan persetujuan sebagian dan mengajukan 12 proposal balasan. Di antara usulan tersebut adalah tuntutan untuk pemilihan umum bebas agar masyarakat dapat menentukan hubungan mereka dengan Republik Indonesia Serikat di masa depan, serta jaminan kebebasan berkumpul dan berpendapat bagi kedua belah pihak. Belanda tidak menerima penarikan pasukan atau administrasi sipil Indonesia di wilayah-wilayah yang kembali ke kendali mereka. Belanda juga menentang pengawasan internasional terhadap perjanjian tersebut.^[8]

Isi perjanjian

Setelah disepakati pada 17 Januari 1948 perjanjian Renville memuat beberapa persetujuan, yaitu:^[9]

1. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatra sebagai bagian wilayah Republik Indonesia.
2. Disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda.
3. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur.

Dampak

Wilayah Indonesia di Pulau Jawa (warna merah) pasca perjanjian Renville.

Berakhirnya agresi militer Belanda I dan disetujuinya perjanjian Renville mengubah arah perpolitikan Indonesia. Golongan kiri yang selama awal kemerdekaan ditempatkan dalam struktur pemerintahan mulai tersingkir. Tersingkirnya golongan kiri merupakan cikal bakal terjadinya pemberontakan PKI di Madiun pada 18 September 1948 ditengah konflik yang masih terjadi antara pihak Belanda dan Republik. Perjanjian Renville mengurangi wilayah kekuasaan Indonesia yang telah diakui secara de facto sangat merugikan pihak Indonesia. Wilayah-wilayah penghasil kebutuhan pokok telah dikuasai oleh pihak Belanda menyebabkan perekonomian Indonesia memburuk terlebih ketika Belanda melakukan blokade-blokade ekonomi. Pemblokadean ekonomi merupakan salah satu taktik pihak Belanda untuk melemahkan Indonesia.^[10]

Perjanjian ini juga mengakibatkan TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantong di wilayah pendudukan Belanda di Jawa Barat dan Jawa Timur. Kondisi ini melahirkan peristiwa Long March Siliwangi, sebuah perjalanan panjang para tentara Divisi Siliwangi dari Jawa Barat ke Jawa Tengah dan Yogyakarta. Dampak dari peristiwa ini melahirkan sebuah pemberontakan oleh Kartosuwiryo dan pasukannya yang tidak ingin keluar dari Jawa Barat yang saat itu berada di kekuasaan Belanda untuk mendirikan Negara Islam Indonesia.^[11]